Dewata Live Support

IM3 : +6285 7373 49908
Flexi : (+62361) 8075873
Email : dewatafx@gmail.com
Kurs Hari Ini
BELI
JUAL
11800 12400
REKENING PEMBAYARAN

Jam Kerja Support (wita) :
Senin – Jumat : 09.00 – 18.00
Sabtu – Minggu = Libur

By A Web Design

Legalitas Forex Trading

Dasar Hukum Perdagangan Forex di Indonesia

Pertanyaan terpenting bagi investor FOREX, sebelum melakukan investasi adalah bagaimana legalitas perdagangan FOREX? Kemana harus melapor jika terjadi kesalahan perdagangan yang menyebabkan kerugian pada investor? Perdagangan forex masuk dalam perdagangan berjangka, di bawah pengawasan Departemen Perdagangan, dan diatur dalam bentuk undang-undang, yaitu UU No. 32 Tahun 1997. Ini dilakukan karena sifat bisnisnya yang kompleks, berisiko tinggi dan melibatkan banyak pihak di dalamnya. Dengan adanya, kepastian hukum maka masyarakat dapat terlindungi dari praktik-praktik perdagangan yang merugikan.
SISTEM PELAKSANAAN PERDAGANGAN BERJANGKA
MENURUT ATURAN UNDANG – UNDANG
NO. 32 TAHUN 1997

Pengaturan Perdagangan Berjangka

Ada dua lapis pengaturan di dalam perdagangan berjangka. Lapis pertama dilakukan oleh Bursa Berjangka dalam hal ini Bursa Berjangka Jakarta / BBJ dan lembaga kliring berjangka dalam hal ini Kliring Berjangka Indonesia / KBI melalui self regulation. Lapis kedua dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), yang mewakili pemerintah (Departemen Perdagangan). Ketiga lembaga itu bersama-sama mengatur perdagangan berjangka di Indonesia agar tercipta pasar berjangka yang adil dan jujur.

Badan Pengawas

Salah satu kelebihan dalam berinvestasi diperdagangan berjangka khususnya forex dengan adanya badan pengawas dari pemerintah.

Di dalam UU No. 32 Tahun 1997 pemerintah Indonesia menetapkan bahwa Badan Pengawas perdagangan berjangka merupakan unit kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Perdagangan, yang bernama Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).

Untuk mencapai tujuannya sebagai badan pengawas, BAPPEBTI diberi kewenangan yang cukup luas. Pada dasarnya kewenangan itu diarahkan untuk menjamin terwujudnya integritas pasar, integritas keuangan dan perlindungan bagi investor nasabah. Salah satu kewenangannya adalah melakukan pemeriksaan perizinan dan memerintahkan pemeriksaan serta penyidikan terhadap pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka.

Bursa Berjangka

Bursa berjangka adalah suatu organisasi berdasarkan keanggotaan, dan berfungsi menyediakan fasilitas bagi terselenggaranya serta terawasinya kegiatan perdagangan kontrak berjangka, agar sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan perdagangan berjangka yang berlaku.

Bursa berjangka harus berbadan hukum perseroan terbatas (PT) dengan pemegang saham para perusahaan pialang berjangka. Pemegang saham ini minimum terdiri dari sebelas badan usaha yang tidak berafiliasi satu dengan yang lainnya. Meskipun berbadan hukum PT. Bursa berjangka berbeda dengan PT pada umumnya, karena membawa misi khusus, yaitu mengelola perdagangan berjangka yang mengutamakan pelayanan terbaik dan memberikan kemudahan bagi anggotanya dalam melakukan transaksi.

Untuk menghindari kepemilikan Bursa berjangka oleh satu orang/kelompok, setiap pemegang saham hanya boleh memiliki satu saham. Jika kegiatan bursa mulai mengarah pada hal-hal yang rnerugikan masyarakat kegiatan bursa dapat dihentikan.

Di Indonesia, badan usaha pertama yang menjadi penyelenggara kegiatan perdagangan berjangka adalah BBJ atau Jakarta Futures Exchange (JFX).

Lembaga Kliring Berjangka

Lembaga kliring perjangka atau biasa disebut lembaga kliring adalah lembaga pelengkap dari bursa berjangka yang harus ada dalam sistem perdagangan berjangka. Berdasarkan UU No. 32/1997, lembaga kliring terpisah dari bursa berjangka dan merupakan institusi tersendiri.

Lembaga kliring berfungsi menyelesaikan dan menjamin kinerja semua transaksi yang dilakukan di bursa berjangka dan telah didaftarkan. Lembaga kliring akan bertindak sebagai penjual terhadap investor yang memiliki posisi beli yang masih terbuka -belum dilikuidasi. Sebaliknya, juga sebagai pembeli terhadap investor yang memiliki posisi jual yang masih terbuka. Lembaga kliring juga bertindak sebagai penjamin atas dana nasabah, khususnya bila terjadi kepailitan pada pialang berjangka, di mana investor menyetor dananya sebagai modal.

Untuk itu lembaga kliring wajib memiliki kemampuan keuangan yang kuat. Selanjutnya untuk menjamin terlaksananya kegiatan menjaminan dan penyelesaian transaksi secara lancar dan baik, lembaga kliring diberi wewenang membuat peraturan tata tertib sendiri, termasuk pelaporan, pemantauan dan pemeriksaan terhadap anggotanya.

Lembaga Kliring pertama di Indonesia, yang sekarang menjalankan tugasnya sebagai pendamping BBJ adalah PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI).

Pialang Berjangka

Pialang berjangka merupakan unsur utama dan berada di garis terdepan dalam kegiatan perdagangan berjangka. Kegiatan utamanya adalah sebagai perantara bahasa sehari-harinya disebut makelar antara investor jual dan investor beli yang melakukan transaksi di perdagangan berjangka. Tindakan pialang berjangka ini untuk dan atas perintah/amanat dari pihak investor.

Jadi jelasnya, jika kita ingin membeli atau menjual forex di BBJ, kita tidak boleh langsung ke BBJ, melainkan harus meminta jasa pialang berjangka. Untuk perdagangan forex yang menganut sistem margin, pialang berjangka berhak menarik margin (uang jaminan) atas setiap transaksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pialang berjangka adalah satu-satunya badan usaha yang boleh menerima amanat (order) dari nasabah dan meneruskannya untuk ditransaksikan di bursa. Urusan nasabah dalam hubungannya dengan bursa dan lembaga kliring diwakili Pialang Berjangka ini. Oleh karena itu, syarat untuk menjadi pialang berjangka tidaklah mudah. Diperlukan kemampuan modal yang cukup dan keahlian yang memadai. Dan yang terpenting, memiliki integritas pribadi dan reputasi bisnis yang baik.

Pialang berjangka harus berbadan hukum perseroan terbatas (PT). Selain itu supaya legal, pialang berjangka harus mejadi anggota bursa dan mendapatkan izin usaha terlebih dahulu dari Bapebti sebelum beroperasi. Untuk melindungi investor, pialang berjangka diwajibkan memiliki pedoman perilaku sebagaimana yang tertulis didalam pasal 49 s/d 56 dari UU No.32/1997.

Dalam hubungannya dengan lembaga kliring, pialang berjangka terbagi dalam dua kategori keanggotaan yaitu pialang berjangka yang merangkap sebagai anggota kliring dan pialang berjangka non anggota kliring.

Hanya transaksi yang didaftarkan pialang berjangka berstatus anggota kliring yang memperoleh jaminan dari lembaga kliring. Oleh karena itu pialang berjangka anggota kliring harus memiliki kemampuan yang lebih besar dibandingkan dengan pialang non-anggota kliring.


LEGALITAS FOREX TRADING dan PIALANG di INDONESIA
Sudah menjelaskan tentang REGULASI untuk PIALANG LOKAL INDONESIA,
Pertanyaan berikutnya adalah Bagaimana untuk PIALANG LUAR NEGERI ?

Perkembangan DUNIA FOREX TRADING di Indonesia terutama untuk ONLINE FOREX TRADING MINI ACCOUNT sudah melewati beberapa fase.

Fase Pertama, Perkenalan Online Forex Trading di Indonesia pada fase ini online forex trading baru mulai diperkenalkan oleh sebuah perusahaan pialang yang menyediakan layanan trading forex secara online dengan kontrak mini account yang minimum depositnya sebesar 5 juta rupiah. Kemudian perusahaan pialang lokal lain pun juga menyusul dengan mulai menyediakan fasilitas online forex trading.

Fase Kedua,  selain perusahaan-perusahaan pialang lokal yang mulai menyediakan fasilitas online trading, pilihan alternatif untuk bertrading dengan pialang luar negeri mulai muncul, dengan mulai dikenalnya di Indonesia berbagai pialang Luar negeri baik yang berstatus legal ataupun ilegal

Fase Ketiga, forex trading dengan kontrak mini dihapus di Indonesia sehingga untuk perusahaan pialang lokal hanya ada kontrak Regular/Standard. Hal ini menyebabkan para investor yang tetap ingin bertrading dengan kontrak mini memilih bertransaksi dengan pialang Luar Negeri

DAFTAR PERIJINAN, REGULASI dan BADAN PEGAWAS DUNIA untuk BROKER FOREX TRADING

Perusahaan Forex yang benar harus memiliki Ijin sebagai Perusahaan Pialang/Broker di suatu Badan Regulasi dari Pemerintah Setempat, dan berikut adalah daftar Badan Pengawas (regulator) dari suatu Perusahaan Forex maupun Sekuritas :

  • * Bappebti/Bapepam (Indonesia)
  • * NFA/CFTC di kategori Futures Commission Merchant atau FCM (USA)
  • * Financial Services Authority – FSA UK (Inggris) di kategori Non EEA
  • * FSA (Uni Eropa) di kategori Non EEA
  • * ARIF/Polyreg, dan harus berbentuk Bank (Swiss)
  • * IDA/BCAC/OSC/CSA/MFDA/Investment Industry Regulatory Organization of Canada – IIROC (Canada)
  • * SC (Malaysia)
  • * ASIC (Australia)
  • * Financial Services Agency/Japan Securities Dealers Assiciation/SESC (Jepang)
  • * Monetary Authority of Singapore – MAS (Singapore)
  • * DGCX/DMCC/DFSA (UAE/Dubai)
  • * Securities and Futures Commission – SFC (Hongkong)
  • * CSRC (China)
  • * SEBI (India)